Pendekatan Yurisdiksi yang Efektif Berdasarkan Ketertelusuran Rantai Nilai untuk Mendorong Industri Kelapa Sawit Berkelanjutan di Indonesia: Studi Kasus dari Pelalawan di Riau dan Kutai Kartanegara di Kalimantan Timur

Pemahaman tentang rantai nilai industri kelapa sawit merupakan faktor penting dalam memastikan pendekatan yurisdiksi terintegrasi yang efektif berbasis ketertelusuran, dengan mempertimbangkan keterlibatan para pelaku produksi, pengolahan, dan distribusi seluruh produk. Kajian mengenai ketertelusuran rantai nilai dimulai dengan mengidentifikasi eksportir dan grup eksportir di tingkat nasional, hingga ke pengelolaan di tingkat perkebunan, termasuk tahapan pengolahan dan distribusi kelapa sawit. Kajian mendalam yang didasarkan pada data dasar yang didukung oleh dokumen sertifikasi perusahaan dan laporan ketertelusuran, difokuskan pada dua kabupaten: Pelalawan di Provinsi Riau dan Kutai Kartanegara di Provinsi Kalimantan Timur.

Hasil kajian menunjukkan bahwa, tingkat ketertelusuran beragam tergantung pada kategori tipe rantai nilai, jenis skema sertifikasi, dan model pengelolaan perkebunan. Berdasarkan tipe rantai nilai, Tipe 2 menunjukkan kelapa sawit yang sudah diolah di pabrik dikirim langsung menuju perusahaan eksportir, sedangkan pada Tipe 1, kelapa sawit tersebut dimurnikan terlebih dahulu di kilang. Tipe ini paling banyak ditemukan dalam kasus ketertelusuran yang diamati di dua lokasi penelitian. Ketertelusuran juga bervariasi berdasarkan tahap dalam rantai nilai, mulai dari perkebunan, pabrik, kilang, produksi CPO dan PKO, hingga variasi di setiap tahapan tersebut. Proporsi kasus ketertelusuran tertinggi ditemukan pada dua tahap, yaitu ‘pabrik ke perkebunan’ dan ‘kilang ke pabrik’.

Kajian ini juga menunjukkan bahwa data ketertelusuran yang dapat diidentifikasi dengan jumlah kecil berada di tingkat perkebunan. Selain itu, pelaku usaha paling penting dalam rantai nilai adalah eksportir dan grup eksportir, terutama dalam menerapkan berbagai skema sertifikasi di setiap tahapan rantai nilai yang membutuhkan biaya tinggi. Sebagian besar eksportir memiliki bisnis terintegrasi, mulai dari pengelolaan perkebunan hingga pengolahan di pabrik kelapa sawit dan kilang. Pemahaman tentang struktur dan dinamika rantai nilai di tingkat kabupaten hingga nasional, sangat penting bagi pembuat kebijakan, pemangku kepentingan industri, dan pihak-pihak lain dalam menerapkan pendekatan yurisdiksi yang efektif untuk mendukung keberlanjutan industri kelapa sawit di Indonesia. Pemerintah kabupaten memiliki peran penting dalam memimpin pendekatan yurisdiksi berbasis praktik yang bertanggung jawab di tingkat kabupaten, baik di dalam maupun lintas batas administratif, dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan secara kolaboratif.

---

Download :

Indonesian 4.3 MB

---

This works is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

---

---